MATERI UNDANG-UNDANG
PERADILAN AGAMA
*Dari beberapa sumber
1. Menurut
pasal 54 Undang undangperadilan agama berlaku hukum acara perdata
diatur
dalam undang-undang
a. No. 7 tahun
1989
b. No. 3 tahun 2006
c. No. 1 tahun 1974
d. A dan B benar
Jawaban D
undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan
atas undangundang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama Pasal 54 Hukum
Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah
Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan
Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.
2 Menurut
pasal pasal 49 UU no. 3 tahun 2006 terdapat tambahan bagi pengadilan
agama
berwenang memeriksa
a. Semua benar
b. Zakat
c. Infaq
d. Ekonomi syariah
Jawaban A
Pasal 49 Pengadilan agama bertugas dan berwenang
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara
orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;
d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan ekonomi syari'ah.
3 Kewenangan kompetensi absolute diatur dalam
a. Pasal 49
b. Pasal 66
c. Pasal 73
d. Tidak ada yang benar
Jawaban A
Pasal 49 Pengadilan agama bertugas dan berwenang
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara
orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;
d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan ekonomi syari'ah.
4 Menurut pasal 66 cerai telak diajukan pemohon
kepada
a. Tempat kediaman termohon
b. Jika termohon berdiam diluar negeri diajukan ketempat diam
pemohon
c. Dalam hal keduanya diluar negeri maka diajukan ketempat
mereka
melangsungkan
perkawinan atau jakarta pusat
d. Semuanya benar
Jawaban D
Pasal 66
(1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan
menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan
siding guna menyaksikan ikrar talak.
(2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam
ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman
termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman
yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.
(3) Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar
negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat
kediaman pemohon.
(4) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat
kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah
hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan
Agama Jakarta Pusat.
(5) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak,
nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan
cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.
5. Menurut pasal 73 gugatan perceraian diajukan
a. Tempat kediaman penggugat
b. Jika penggugat bertempat tinggal diluar negeri, diajukan kedaerah
hukum tergugat
c. Jika keduanya diluar negeri diajukan ketempat perkawinan dilangsungkan
atau Jakarta Pusat
d. Semua benar
Jawaban D
Pasal 73
(1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau
kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman
penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat
kediaman bersama tanpa izin tergugat.
(2) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar
negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi
tempat kediaman tergugat.
(3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat
kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya
meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta
Pusat.
6 Dalam perubahan UU No. 3 tahun 2006, apabila
terjadi sengketa hak milik yang
subyek
hukumnya orangorang yang beragama islam, obyek sengketa diputus
bersama-sama
oleh peradilan agama diatur dalam
a. pasal 49
b. Pasal 50
c. Pasal 51
d. Pasal 52
Jawaban B
Pasal 50
(1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau
sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus
mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih
dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan
Umum.
(2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orangorang yang beragama
Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
(3). Di antara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan
satu pasal bait yakni Pasal 52A, yang berbunyi sebagai berikut:
7 Menurut pasal 57 UU No. 7 tahun 1989 merupakan
kekhususan putusan atau
penetapan
peradilan, yaitu terdapat
a. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa
b. Bismillahirrahmanirrahim
c. Keduanya benar
d. Keduanya salah
Jawaban C
Pasal 57
(1) Peradilan dilakukan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA.
(2) Tiap penetapan dan putusan dimulai dengan
kalimat BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM diikuti dengan DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA.
(3) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat,
dan biaya ringan.
8 Menurut pasal 4 UU. No 1 tahun 1974 tentang
perkawinan pengadilan hanya akan
memberikan
izin kepada suami yang akan beristri lebih dari satu jika
a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan
d. Semua benar
Jawaban D
a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya
sebagai isteri
b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang
tidak dapat disembuhkan
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan
9 Waktu
tunggu bagi seorang janda menurut Pasal 39 PP No. 9 tahun 1975 adalah
Apabila
putus karena kematian 130 hari
Jawaban D
a. Apabila putus karena kematian 130 hari
b. Putus karena perceraian 90 hari
c. Dalam keadaan hamil sampa melahirkan
d. Semua benar hari
10 Menurut pasal 38 UU No 1 tahun 1974 putusnya
perkawinan disebabkan
a. Kematian
b. Perceraian
c. Atas keputusan pengadilan
d. Semua benar
Jawaban D
a. Kematian
b. Perceraian
c. Atas keputusan pengadilan
11 Menurut pasal 55 UU No 1 tahun 1974, asal-usul
seorang anak hanya dapat
dibuktikan
dengan akte kelahiran yang autentik
a. Benar
b. salah
Jawaban A
Benar
12 Gugatan perceraian dinyatakan gugur apabila
suami atau isti meninggal sebelum
adanya
putusan pengadilan diatur dalam
a. Pasal 66
b. Pasal 73
c. Pasal 79
d. Pasal 80
Jawaban C
Pasal 79 Gugatan perceraian gugur apabila suami
atau istri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan.
13 Apabila kedua belah pihak bertempat tinggal
diluar negeri maka penggugat pada
sidang
perdamaian harus menghadap secara pribadi
a. Pasal 82
b. Pasal 83
c. Pasal 84
d. Pasal 85
Jawaban A
Pasal 82
(1) Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan
perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak.
(2) Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri
harus dating secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat
kediaman di luar negeri, dan tidak dapat dating menghadap secara pribadi dapat diwakili
oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.
(3) Apabila kedua pihak bertempat kediaman di luar
negeri, maka penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi.
(4) Selama perkara belum diputuskan, usaha
mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.
14 Menurut pasal 84 UU peradilan agama dalam
berapa hari akta cerai harus diberikan
a. 30 hari
b. 14 hari
c. 7 hari
d. 3 hari
Jawaban C
Pasal 84
(4) Panitera berkewajiban memberikan akta cerai
sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung
setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan
kepada para pihak.
15 Perceraian dengan alasan zina diatur dalam
a. Pasal 66
b. Pasal 73
c. Pasal 79
d. Pasal 87
Jawaban D
Pasal 87
(1) Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan
atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat
tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alas
an tersebut, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan
tiada pembuktian sama sekali
serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin
lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau
tergugat, maka Hakim karena jabatannya dapat
menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah.
(2) Pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan
pula untuk meneguhkan sanggahannya dengan cara yang sama.
16 Biaya perkara menurut pasal 89 dibebankan
kepada
a. Tergugat
b. Termohon
c. Penggugat dan pemohon
d. A dan b benar
Jawaban C
Pasal 89
(1) Biaya perkara dalam bidang perkawinan
dibebankan kepada penggugat atau pemohon.
17 Biaya perkara yang diatur dalam pasal 90
dirinci untuk
a. Biaya kepaniteraan dan biaya materai
b. Biaya untuk para saksi
c. Biaya untu pemeriksaan setempat dan pemanggilan
d. Semua benar
Jawaban D
Pasal 90
(1) Biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
89, meliputi:
a. biaya kepaniteraan dan biaya meterai yang
diperlukan untuk perkara tersebut;
b. biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah,
dan biaya pengambilan sumpah yang
diperlukan
dalam perkara tersebut;
c. biaya yang diperlukan untuk melakukan
pemeriksaan setempat dan tindakan-tindakan
lain
yang diperlukan pengadilan dalam perkara tersebut; dan
d. biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain
atas perintah pengadilan yang
berkenaan
dengan perkara tersebut.
(2) Besarnya biaya perkara diatur oleh Mahkamah
Agung.
18 Pengecualian pasal 66 cerai talak permohonan
diajukan ke pangadilan agama ditempat kediaman pemohon jika
Jawaban D
Pasal 66
a. Istri dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama
b. Kepergiannya tanpa persetujuan dan izin suami (termohon)
c. Semua salah
d. Jawaban a dan b benar
(1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan
menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan siding
guna menyaksikan ikrar talak.
(2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam
ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat
kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman
yang ditentukan bersama
tanpa izin pemohon.
(3) Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar
negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi
tempat kediaman pemohon.
(4) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat
kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah
hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan
Agama Jakarta Pusat.
(5) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak,
nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan
cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.
19 Yang menjadi dasar gugatan cerai talak menurut
pasal 19 PP 9/75 dan pasal 39 UU No1/74 adalah
a. Salah satu pihak zina, pemabok, meninggalkan selama 2 tahun
b. Mendapat hukuman 5 tahun, melakukan peganiyaan
c. Salah satu pihak cacat badan, terjadi perselisihan
Jawaban D
a. Salah satu pihak zina, pemabok, meninggalkan selama
2 tahun
b. Mendapat hukuman 5 tahun, melakukan peganiyaan
c. Salah satu pihak cacat badan, terjadi
perselisihan
d. Semua benar
20 Pemeriksaan perkara cerai dilakukan tertutup
diatur dalam
a. Pasal 68 untuk cerai talak
b. Pasal 80 untuk cerai gugat
c. Pasal 87
d. Jawaban a dan b benar
Jawaban D
Pasal 68
(1) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan
oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau
surat permohonan cerai talak didaftarkan di Kepaniteraan.
(2) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan
dalam sidang tertutup.
Pasal 80
(1) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh
Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat
gugatan perceraian didaftarkan di Kepaniteraan.
(2) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam
sidang tertutup.
21 Menurut pasal 71 penetapan ikrar talak
a. Dapat dimintakan banding
b. Dapat dimintakan kasasi
c. Tidak dapat dimintakan banding dan kasasi
d. Dapat dimintakan banding dan kasasi
Jawaban C
Pasal 71
(1) Panitera mencatat segala hal ihwal yang
terjadi dalam sidang ikrar talak.
(2) Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan
bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak
dapat dimintakan banding atau kasasi.
22 Menurut pasal 70 terhadap penetapan
Jawaban A
cukup alasan perceraian istri
a. Dapat dimintakan banding
b. Dapat dimintakan kasasi
c. Tidak dapat dimintakan banding dan kasasi
d. Dapat dimintakan banding dan kasasi
Pasal 70
(1) Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua
belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian,
maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.
(2) Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud
dalam ayat (1), istri dapat mengajukan banding.
(3) Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan
hukum tetap, Pengadilan menentukan hari siding penyaksian ikrar talak, dengan memanggil
suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri siding tersebut.
(4) Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang
diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan
ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.
(5) Jika istri telah mendapat panggilan secara sah
atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya,
maka suami atau wakilnya dapat
mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya.
(6) Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan
sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap
sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara
sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak
dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.
23 Jika suami dalam tenggang waktu 6 bulan sejak
ditetapkan hari siding penyaksian ikrar talak maka gugur penetapan tersebut dan
tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama diatur dalam
a. Pasal 63
b. Pasal 87
c. Pasal 70
d. Pasal 73
Jawaban C
Pasal 70
(1) Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua
belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian,
maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.
(2) Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud
dalam ayat (1), istri dapat mengajukan banding.
(3) Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan
hukum tetap, Pengadilan menentukan hari siding penyaksian ikrar talak, dengan memanggil
suami dan istri atau
wakilnya untuk menghadiri siding tersebut.
(4) Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang
diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan
ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.
(5) Jika istri telah mendapat panggilan secara sah
atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya,
maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri
atau wakilnya.
(6) Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan
sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap
sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara
sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak
dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.
24 Hak istri untuk mengajukan tuntutan perceraian
kepada suami dengan cara suami bersedia menalak istri dengan suatu imbalan
pengganti disebut
a. Khuluk
b. Iwadl
c. Talak bain
d. syiqaq
Jawaban A
Khuluk
25 Menurut pasal 76 perselisihan yang tajam dan
terus menerus antara suami istri disebut
a. syiqaq
b. Khuluk
c. Iwadl
d. Talak bain
Jawaban A
Pasal 76
(1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas
alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar
keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat
dengan suami istri.
(2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi
tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau
lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam.
26 Orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak
keluarga suami atau pihak keluara istri untuk mencari upaya penyelesaian
perselisihan disebut
a. Khuluk
b. Hakam
c. Talak bain
d. syiqaq
Jawaban B
Hakam
27 Izin pisah tempat tinggal diatur dalam
a. Pasal 77
b. Pasal 87
c. Pasal 70
d. Pasal 73
Jawaban A
Pasal 77
Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas
permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang
mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk
tidak tinggal dalam satu rumah.
28 Upaya hukum banding menurut pasal 7 (4) UU no.
20 tahun 1947 permohonan banding tidak dapat diterima jika tidak dibarengi
dengan pembayaran biaya banding
a. Benar
b. Salah
Jawaban A
Benar
29 Tenggang waktu banding adalah 14 hari
a. Sejak putusan diucapkan apabila hadir
b. Sejak diberitahukan apabila pemohon banding tidak hadir
c. Tidak jelas
d. Jawaban a dan b benar
Jawaban D
Sejak putusan diucapkan apabila hadir Sejak
diberitahukan apabila pemohon banding tidak hadir
30 Menurut pasal 62 Berita Acara pemeriksaan
ditandatangani oleh
a. Seluruh majelis hakim
b. Ketua
c. Ketua dan panitera
d. Semua benar
Jawaban C
Pasal 62
(1) Segala penetapan dan putusan Pengadilan,
selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat
pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum
tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
(2) Tiap penetapan dan putusan Pengadilan
ditandatangai oleh Ketua dan Hakim-hakim yang memutus serta Panitera yang ikut
bersidang pada waktu penetapan dan putusan
itu diucapkan.
(3) Berita Acara tentang pemeriksaan ditandatangani
oleh Ketua dan Panitera yang bersidang.
31 Menurut pasal 78 selama berlangsungnya gugatan
perceraian atas permohonan penggugat pengadilan dapat
a. Semua benar
b. Menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami
c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan pendidikan
anak
d. Menentukan hal hal yang perlu untuk harta
Jawaban A
Pasal 78
Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas
permohonan penggugat, Pengadilan dapat:
a. menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami;
b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin
pemeliharaan dan pendidikan anak;
c. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin
terpeliharanya barang-barang yang
menjadi
hak bersama suami istri atau barangbarang yang menjadi hak suami atau
barang-barang
yang menjadi hak istri.
32 Menurut pasal 80 dan pasal 68 pemeriksaan oleh
majelis dilakukan selambatnya
a. 7 hari
b. 14 hari
c. 30 hari
d. Semua benar
Jawaban C
Pasal 68
(1) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan
oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau
surat permohonan cerai talak didaftarkan di Kepaniteraan.
(2) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup.
Pasal 80
(1) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh
Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat
gugatan perceraian didaftarkan di Kepaniteraan.
33 Menurut pasal 88 apabila sumpah dilakukan oleh
suami maka penyelesaian cerai dengan alasan zina dilaksanakan dengan cara
a. Khuluk
b. lian
c. Talak bain
d. syiqaq
Jawaban B
Pasal 88
(1) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh suami, maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan
dengan cara li'an.
(2) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh istri maka penyelesaiannya dilaksanakan dengan
hukum acara yang berlaku.
34 Menurut pasal 30 UU 5 tahun 2004 kewenangan
kasasi terbatas
a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang
b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku
c. Lalai memenuhi syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan
d. Semua benar
Jawaban D
a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang
b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku
c. Lalai memenuhi syarat yang diwajibkan peraturan
perundang-undangan
35 Menurut pasal 47 UU 14 tahun 1985 sebagaimana
diubah UU 5 tahun 2004
a. Memori kasasi wajib
b. Memori kasasi tidak wajib
Jawaban A
Memori kasasi wajib
36 Menurut pasal 38 uu perkawinan uu 1 tahun 1974
perkawinan putus karena
a. Kematian
b. Perceraian
c. Keputusan pengadilan
d. Semua benar
Jawaban D
a. Kematian
b. Perceraian
c. Keputusan pengadilan
37 Menurut pasal 40 PP 9 tahun 1975, suami yang
bermaksud untuk beristri lebih dari seorang wajib mengajukan permohonan secara
tertulis kepada pengadilan
a. Benar
b. salah
Jawaban A
Benar
38 Alat bukti yang berlaku pada pengadilan agama
sesuai dengan 164 hir
a. Alat bukti surat, keterangan saksi
b. Persangkaan , pengakuan
c. Sumpah
d. Semua benar
Jawaban D
a. Alat bukti surat, keterangansaksi
b. Persangkaan , pengakuan
c. Sumpah
39 Putusan pengadilan agama diatur menurut pasal
a. Pasal 60
b. Pasal 66
c. Pasal 73
d. Pasal 87
Jawaban A
Pasal 60
Penetapan dan putusan Pengadilan hanya sah dan
mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
40 Putusan pengadilan agama harus berdasar alasan
yang cukup diatur dalam
a. Pasal 60
b. Pasal 62
c. Pasal 73
d. Pasal 87
Jawaban B
Pasal 62
(1) Segala penetapan dan putusan Pengadilan,
selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat
pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum
tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
(2) Tiap penetapan dan putusan Pengadilan
ditandatangai oleh Ketua dan Hakim-hakim yang memutus serta Panitera yang ikut
bersidang pada waktu penetapan dan putusan itu diucapkan.
(3) Berita Acara tentang pemeriksaan ditandatangani
oleh Ketua dan Panitera yang bersidang.
---------SEMOGA BERMANFAAT---------
